NAWA CITA JOKOWI-JK

ANALISIS NAWA CITA JOKOWI-JK

A.    Nawa Cita Jokowi-JK

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.  Berikut inti dari sembilan program tersebut :

1.      Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2.      Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3.      Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.      Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.      Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6.      Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa - bangsa Asia lainnya.

7.      Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.      Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9.      Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

B.     Keluhan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Jokowi

Belum ada setahun menjabat sebagai Presiden, Pemerintahan baru Joko Widodo sudah banyak mendapat kritikan, hal ini terkait dengan berbagai isu: (1) Melemahnya gairah pasar dan lesunya perekonomian; (2) Melemahnya nilai tukar rupiah; (3) Tidak kompaknya anggota Kabinet, dimana terdapat menteri yang menjelek-jelekan presidennya.

Berikut adalah keluhan masyarakat yang terekam di media :

a.       Metrotvnews.com, Jakarta : Usia pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo baru seumur jagung, namun kebijakan yang digelontorkan tak sedikit bersifat kontroversial. Tanpa terkecuali di bidang ekonomi. Para pelaku usaha bahkan menuding gairah ekonomi melemah akibat kebijakan pemerintah yang kurang sensitif dan tidak terarah. Demikian diutarakan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko, kepada Media Indonesia, melalui sambungan telepon. Dia memaparkan situasi ekonomi yang terjadi saat ini terbilang kompleks. Beragam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah disebutnya malah melemahkan daya beli masyarakat.

b.      Republika.co.id, Jakarta -- Nilai tukar rupiah masih melemah. Tak hanya karena pengaruh global, faktor struktural dan sentimen pasar pun dianggap sebagai penyebabnya. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasentiantono menjelaskan, membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS) seperti raksasa bangkit. Jumlah pengangguran di sana juga menurun. "Indikasinya sekarang, muncul 200 ribu hingga 370 ribu lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran turun dari 10 persen menjadi 5,5 persen,"  jelas Tony. Ia menambahkan, penjualan mobil di AS year on year pun mencapai 17 juta unit. Sedangkan di Indonesia hanya 1,1 juta unit. Kurs rupiah juga masih di atas Rp 13.300 per dolar AS.

c.       news.okezone.com/read/2015/06/29, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, menyatakan sudah mendengar rekaman dari salah satu menteri yang menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan, rekaman tersebut dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dirinya pun menyesalkan perilaku menteri tersebut. "Saya sudah mendengar rekaman soal yang menjelekkan Presiden. Itu sangat disesalkan. Apalagi, itu dilakukan pembantu Presiden," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015). Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menduga menteri itu sudah sering menjelek-jelekkan Jokowi, dan kebetulan penghinaannya terekam di salah satu acara. Namun, dia enggan membuka ke media perihal kasus tersebut.

C.    Kelebihan dan Kekurangan Nawa Cita

Menurut pengamat hukum tata negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta, sejatinya Nawa Cita itu baik pada tataran konseptual. Namun ketika harus diwujudkan merupakan persoalan tersendiri, karena berkenaan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola pemerintahan.

Umbu menilai, kelebihannya dalam bidang penegakan hukum dan perlindungan HAM, tampak ada perkembangan positif, sebagaimana diindikasikan oleh berkurangnya persoalan pelanggaran HAM dan meningkatnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, utamanya kasus narkotika dan tindak pidana korupsi. Pada bidang pendidikan, utamanya jenjang pendidikan tinggi, ada penataan atas kualitas dan manajemen pendidikan tinggi semakin diindikasikan dengan penutupan lembaga pendidikan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Kelebihan lain yaitu percepatan infrastruktur baik jalan, jalan tol, embung, dan sebagainya. Pada aspek  birokrasi, ada sejumlah agenda reformasi yang sudah berjalan di antaranya peningkatan kualitas pegawai, peningkatan kesejahteraan, agar layanan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.

Kekurangannya terletak pada aspek pembangunan materi hukum, tampak dengan rendahnya produk UU yang dihasilkan bersama DPR. Umbu menilai, produk legislasi pemerintah bersama DPR sangat rendah. Pada aspek ekonomi, pemerintahan  Jokowi-JK juga kurang piawai dan cepat mengatasi keterpurukan ekonomi. Terbukti dari turun naiknya harga BBM, fluktuasi rupiah terhadap dolar, serta lambatnya daya serap anggaran baik di pusat dan daerah yang berdampak pada berhentinya perekonomian.

D.    Analisis Nawa Cita Jokowi-JK

Nawa cita yang pertama yaitu “menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim”. Namun banyak  terjadi kasus-kasus yang kontradiksi dan mengusik rakyat serta mengancam keamanan dan ketertiban bangsa mengenai nawa cita pertama. Dalam https://www.selasar.com/politik/membedah-penyakit-nawacita dijelaskan mengenai kontradiksi terhadap nawa cita yang pertama, contoh sederhana akhir-akhir ini kita diusik oleh kasus pembegalan motor yang menimbulkan korban. Karena kasus pembegalan ini membuat masyarakat Indonesia takut untuk beraktivitas di malam hari. Kemudian pada  Desember 2014 juga terjadi insiden penembakan warga Papua oleh aparat keamanan. Polisi dan militer menembakkan peluru tajam ke arah sekitar 800an demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak, di Enarotali Kabupaten Paniai. Hal ini berujung tewasnya lima pemuda demonstran.  Idealnya pemerintah harus mengoptimalkan peran aparatur pengaman yang ada saat ini. Para aparat keamanan di bentuk secara sistematis agar memberikan keamanan secara menyeluruh. Melindungi hak asasi manusia dan bersifat preventif harus lebih sering diutamakan daripada bersifat represif.  Lewat politik luar negeri bebas dan aktif pun harus lebih diutamakan. Jangan sampai kata “politik” berubah menjadi “ekonomi” luar negeri yang bebas dan aktif. Pemerintahan saat ini cenderung hanya melihat keberhasilan negara dari segi pasar. Padahal sektor keamanan perlu di perhatikan keadaannya.

Nawa cita yang kedua yakni “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan”. Dalam http://www.cnnindonesia.com/politik/20150505061419-32-51155/menyoal-nawacita-dan-reshuffle-dalam-kinerja-menteri-jokowi/ dijelaskan bahwa tidak bisa dipungkiri, masa-masa awal pemerintahan Jokowi adalah masa pergulatan politik antara partai politik pendukung dengan parpol yang berseberangan. Dimulai dari perebutan kursi pimpinan di DPR hingga alat kelengkapan dewan di parlemen. Akibatnya, DPR pun tak produktif karena terlalu disibukkan mengurusi internal mereka, yang paling mencolok dalam bidang politik adalah kisruh dualisme kepengurusan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar. Pemerintah disebut turut andil dalam pecahnya dua parpol tersebut.  Jika dalam kasus PPP Menkumham lebih mengakui kubu Romahurmuziy, maka dalam kasus Golkar Menkumham lebih mengakui kubu Agung Laksono. Dua partai tersebut adalah anggota Koalisi Merah Putih. Namun seiring dengan perpecahan yang terjadi, kubu kepengurusan baru yang terbentuk di dua partai itu tegas menyatakan tak lagi bersama koalisi yang berseberangan dengan pemerintah. Nawa cita yang ketiga adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Poin ini masih belum optimal, desa-desa di pinggiran terlebih di perbatasan masih sering ”dipinggirkan”, kurangnya infrastruktur aliran listrik, rusaknya jalan, dan terbatasnya akses menuju kota. Selama ini infrastruktur vital yang dibutuhkan rakyat hanya berlokasi di kota-kota saja. Dalam  http://nasional.sindonews.com/read/1054275/18/setahun-nawacita-1445235657 disebutkan bahwa Jokowi-JK mencoba merealisasikan komitmen membangun dari pinggiran dengan kebijakan alokasi Dana Desa sebesar Rp. 20 triliun pada 2015 ini. Pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh desa-desa agar bisa berdikari dan bermadani. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga harus memperhatikan dalam tata kelola masyarakat desa. Desa adalah bagian dari Indonesia yang berhak mendapatkan perhatian pemerintah. Nawa cita yang keempat yakni “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya". Dalam http://news.detik.com/berita/2820477/menagih-nawa-cita-jokowi-untuk-reformasi-sistem-hukum-yang-bebas-korupsi dijelaskan bahwa saat ini kepentingan oligarki yang menyandera Presiden Jokowi telah berujung pada upaya pelemahan KPK dan kriminalisasi pimpinan KPK oleh Polri, yang secara nyata merupakan serangan balik atas tertundanya pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kentalnya pengaruh oligarki sebagai dalang kekisruhan antar institusi penegak hukum ini, juga terlihat dari dua partai pendukung Presiden: Partai NasDem dan PDI-P yang justru ngotot dan mendesak Presiden untuk melantik Budi Gunawan dan penyerangan secara terbuka terhadap KPK. Oligarki juga secara nyata telah membajak institusi Polri untuk melayani kepentingan mereka dengan melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Perlu diwaspadai bahwa upaya pelemahan KPK ini akan terus berlanjut sampai pada revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Revisi UU KUHP dan RUU KUHAP. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani oleh lembaga yang kuat dan independen. Presiden sebagai pimpinan tertinggi perlu segera melakukan reformasi di tubuh Polri agar Polri menjadi lembaga yang kuat, professional, dan bersih dari kepentingan oligarki. Presiden segara melakukan penyelamatan KPK dari upaya pelemahan fungsi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harus hadir sebagai representasi rakyat, bukan semata sebagai representasi partai politik. Presiden harus berani kehilangan dukungan elit politik ketimbang dukungan rakyat. Nawa cita yang keenam adalah  “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa - bangsa Asia lainnya”. Dalam http://www.goldbank.co.id/channel/laput/top_isu/bangun.html dijelaskan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, banyak hal tentunya yang harus dilakukan, mencakup juga pembangunan infrastruktur. Dalam paparan Nawa Cita, tertuang jelas pembangunan infrastruktur apa saja yang menjadi target pemerintahan baru. Pemerintahan Jokowi-JK sekurang-kurangnya akan membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer. Setidaknya 10 pelabuhan baru dan 10 bandara baru akan dibangun, dan akan dilakukan renovasi terhadap pelabuhan dan bandara lama. Pemerintah Jokowi-JK juga akan membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru. Pasar tradisional sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia turut mendapat fokus tersendiri. Rencananya akan dilakukan pembangunan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia, dan modernisasi terhadap pasar tradisional yang telah ada. Kajian yang dilakukan tak hanya terkait masalah pembangunan fisik pasar semata, yang diharapkan dapat selesai dalam lima tahun. Akan tetapi juga termasuk masalah pengelolaan dan sistem logistik barang di pasar tradisional. Untuk pengelolaan pasar-pasar tradisional baru nantinya, akan dipercayakan kepada badan usaha milik daerah (BUMD), seperti PD Pasar Jaya. Tak hanya berfokus pada pembangunan pasar baru, Kementerian Perdagangan juga akan mengevaluasi keberadaan dan peran pasar tradisional selama ini. Anggaran untuk pembangunan dan renovasi pasar kemungkinan berasal dari APBN. Sementara itu, sehubungan dengan pembangunan bandara, beberapa lokasi telah mendapat lampu hijau sebagai lokasi pembangunan bandara baru, misalnya saja di Buleleng. Terkait hal ini, Gubernur Bali telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Kabinet Kerja, pra-studi kelayakan sudah dilakukan, termasuk lokasi di wilayah Kubutambahan seluas sekitar 400 hektare. Pemprov Bali akan mengupayakan pembebasan lahan, dengan skema kerja sama dengan swasta. Di lokasi lain, yaitu di Majalengka (Jawa Barat), pembebasan lahan  Bandara Kertajati sampai awal Oktober lalu telah 80% dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka dari total 1.800 hektare. Pembangunan runway tahap satu pun sudah mulai dilakukan. Bandara dengan total nilai proyek Rp10 triliun tersebut rencananya akan selesai dibangun pada 2017. Tak terbatas bandara berskala internasional, pembangunan bandara berskala kecil juga menjadi rencana pemerintah Jokowi-JK. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyebutkan bahwa dirinya memiliki rencana untuk membangun bandara kecil di pulau-pulau kecil di Indonesia. Bandara tersebut akan mengakomodir penerbangan pesawat-pesawat kecil guna mendukung aktivitas bisnis masyarakat setempat berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Dalam pengembangannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Rencana Susi tersebut sangat realistis, karena membangun bandara kecil dengan landasan pacu sepanjang hanya beberapa kilometer, sesungguhnya tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Pembangunan landasan pacu tidak memerlukan beton, dan cukup hanya dengan pengerasan tanah. Sederhana, tapi membawa banyak manfaat. Ini telah dilakukan di Pulau Semeulue, Aceh. Berkat adanya bandara kecil di pulau tersebut, para nelayan yang beroperasi di wilayah tersebut dapat lebih cepat mengirimkan hasil tangkapan mereka ke Medan. Sebelum ada bandara, para nelayan harus menggunakan kapal feri selama satu malam yang kemudian dilanjutkan perjalanan darat selama sembilan jam. Tak hanya membangun bandara baru, renovasi bandara pun menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini pun sesungguhnya telah masuk program kerja 2014-2015 PT Angkasa Pura (AP) II sebagai perusahaan BUMN yang bertugas mengelola 13 bandara di Indonesia.  Rencananya, renovasi akan dilakukan terhadap Bandara-Bandara Sultan Thaha Jambi, Haji Raja Fisabilillah Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Dipati Amir Pangkal Pinang (Bangka-Belitung), Supadio (Pontianak, Kalimantan Barat),  Silangit  dan Kualanamu  (Sumatera Utara), dan Bandara Husein Sastranegara (Bandung, Jawa Barat). Untuk pengembangan bandara-bandara tersebut, pada 2014 AP II telah menyediakan dana sebesar Rp.8,7 triliun. Sedangkan untuk tahun depan, dana yang harus disiapkan mencapai Rp.10 triliun. Dana yang digunakan untuk tiap-tiap bandara berbeda-beda jumlahnya. Misalnya, untuk Bandara Husein Sastranegara, biaya pengembangannya mencapai Rp.139 miliar. Ini sangat mendesak, karena pergerakan penumpang di bandara tersebut sudah jauh melebihi kapasitas tampung saat ini yang hanya 750 ribu penumpang. Pada 2013, pergerakan penumpang mencapai 2,46 juta orang atau 300 persen melebihi kapasitas. Bandara lain yang juga akan ditingkatkan kapasitasnya adalah Kualanamu. Kapasitas eksisting bandara tersebut baru mencapai 16 juta dan ke depannya akan dikembangkan mencapai 25 juta pada 2020.  Sedangkan terkait pelabuhan baru, ada dua lokasi yang telah lama direncanakan sebagai site pembangunan. Yaitu, Cilamaya (Subang, Jawa Barat) dan Marunda (DKI Jakarta). Namun, kedua lokasi tersebut ternyata tidak mendapat persetujuan banyak pihak, sehingga pemerintahan Jokow-JK harus mencari lokasi baru yang lebih tepat. Dalam Nawa Cita, pemerintahan Jokowi-JK memproyeksikan pembangunan 10 kawasan industri. Maka, tak salah jika Jokowi langsung menekankan kepada Menteri Perindustrian Saleh Husein untuk memprioritaskan rencana tersebut dalam rapat kabinet pertama. Kementerian Perindustrian telah memproyeksikan 11 kawasan industri bisa segera dikembangkan dalam 5 tahun mendatang. Ada empat wilayah utama yang akan dikembangkan, seluruhnya di luar Pulau Jawa, yaitu Bintuni (Papua Barat), Halmahera Timur (Maluku Utara), Morowali (Sulawesi Tengah), dan Bantaeng (Sulawesi Selatan). Pengembangan kawasan industri di empat lokasi tersebut secara umum berfokus kepada basis sumber daya alam unggulan yang ada di wilayah setempat. Basis sumber daya alam yang dimiliki tersebut kemudian dijadikan bekal untuk pembangunan industri pengolahan. Misalnya saja di Bintuni yang berbasis gas alam, kemudian dapat dikembangkan industri petrokimia dan pupuk. Sedangkan di Morowali yang berbasis nikel, dapat dikembangkan industri ferronickel hingga stainless steel. Untuk mewujudkan pembangunan kawasan industri, pelabuhan, bandara, maupun pasar sesuai Nawa Cita, tentunya membutuhkan pembangunan ruas jalan baru. Target pembangunan 2.000 kilometer jalan baru pun menjadi semakin krusial dan harus direalisasikan. Tanggung jawab tersebut tentunya menjadi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di nahkodai Mochamad Basuki Hadimuljono.  Menilik dari rekam jejak kinerja Kementerian PU, target tersebut seharusnya bisa dipenuhi. Dalam 10 tahun terakhir, Kementerian PU telah membangun jalan sepanjang 4.770 kilometer dan jalan tol sepanjang 1.030,56 kilometer.  Sehingga, tak ada alasan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas rakyat sesuai amanah Nawa Cita tidak bisa direalisasikan. Nawa cita yang ketujuh adalah “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.  Dalam https://www.selasar.com/politik/membedah-penyakit-nawacita dijelaskan bahwa poin ini memiliki isu yang sangat hangat terkait swasembada pangan. Swasembada pangan adalah pemerintah harus lebih peka lagi terhadap upaya-upaya pencapaian swasembada pangan itu sendiri. Pasalnya, kemampuan pemerintah dalam membuka lahan baru di Indonesia untuk saat ini sangat terbatas. Selain itu, mengenai infrastruktur seperti irigasi juga menyebabkan Indonesia sulit mencapai swasembada pangan. Irigasi yang menjamin ketersediaan air apakah pada saat kemarau maupun hujan. Kalau hujan, petani tetap bisa tanam. Akan tetapi, permasalahan yang terjadi terdapat pada keduanya. Saat ini pemerintah sudah menargetkan pembangunan dan perbaikan irigasi di seluruh Indonesia. Pekerjaan pemerintah tidak hanya sekedar Irigasi. Penambahan bibit murah nan berkualitas serta pupuk yang terjangkau oleh petani juga harus di upayakan. Kebanyakan hal-hal tersebut juga menjadi kendala bagi para petani di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa swasembada pangan menjadi terhambat. Petani sebaiknya di prioritaskan dalam pemerolehan modal atau kredit. Jangan sampai beberapa kasus karena mahalnya bahan-bahan untuk membuka pertanian petani berurusan dengan para tengkulak yang menggigit. Pangan ini merupakan sektor vital bagi bangsa, maka pemerintah harus dituntut serius dan fokus mengimplementasikan kebijakan. Masih terkait poin ke 7 Nawa cita, isu yang tidak kalah penting yaitu perpanjangan kontrak freeport di Papua. Pemerintahan Jokowi menyetujui perpanjangan izin Freeport melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) terkait amandemen kontrak karya PT Freeport Indonesia. Hal ini sangat mengkhianati kepemilikan lokal oleh nawa cita. Langkah yang diambil oleh pemerintah ini seperti orang yang tersandera. Tidak memiliki kedaulatan dan mau diperdaya oleh asing. Seharusnya Indonesia lebih bersikap teguh dan memanfaatkan momentum ini untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Indonesia yang mandiri perlu di rubah pemikirannya kembali menjadi macan asia. Nawa cita yang kesembilan adalah “memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga”. Dalam http://lem.fib.ugm.ac.id/?p=818 dijelaskan bahwa katanya memperteguh kebhinnekaan, tapi kok kelompok-kelompok anti-kemajemukan bertopeng agama masih banyak. Bahkan organisasi yang ingin membubarkan NKRI dan Pancasilanya jadi satu negara dunia semakin marak. Masalah bela negara,  kenapa selalu PKI yang dicap makar terhadap negara, kenapa komunis yang selalu dianggap anti-pancasila. Kaum Hitam-Putih yang cingkrang-cingkrang berjenggot lebat, yang suka pakai cadar dan baju gombrang. Sering demo, bawa-bawa bendera hitam dan bendera putih tulisan syahadat. Itu jelas-jelas anti-NKRI, Anti-Pancasila. Mereka yang harusnya disuruh wajib bela negara. Bukan kita, apalagi rakyat kecil, mereka bertani saja sudah membela negara, mereka mencari nafkah untuk keluarganya juga sudah membela negara. Eh malah di gebukin tentara, seperti  kasus petani di Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah. Konflik atas nama agama semakin marak. Di Papua, dan lain-lain yang belum terekspos, yang terbaru, di Aceh Singkil. Alasan gereja dibongkar katanya tidak punya izin, mau ibadah saja kok harus izin sih. Masjid-masjid Syiah dan Ahmadiyah juga masih pada digembok, alias tidak boleh dibangun. Izin membangun perusahaan juga semakin mudah. Di Jogjakarta misalnya, hotel dan apartemen semakin banyak. Di Rembang warganya tidak setuju ada pabrik Semen, kok malah menang di pengadilan.

Sumber :

http://karyadrh.blogspot.co.id/2015/07/nawa-cita-janji-presiden-jokowi-dodo.html ‎08 ‎November ‎2015, ‏‎17:23:34 WIB

http://lem.fib.ugm.ac.id/?p=818 ‎08 ‎November ‎2015, ‏‎17:22:58 WIB

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk ‎08 ‎November ‎2015, ‏‎12:40:48 WIB

http://nasional.sindonews.com/read/1054275/18/setahun-nawacita-1445235657 08 ‎November ‎2015, ‏‎13:02:01 WIB

http://news.detik.com/berita/2820477/menagih-nawa-cita-jokowi-untuk-reformasi-sistem-hukum-yang-bebas-korupsi 08 ‎November ‎2015, ‏‎14:33:44 WIB

http://sp.beritasatu.com/nasional/nawa-cita-konsepnya-baik-tetapi-penerapan-masih-bermasalah/99235 ‎08 ‎November ‎2015, ‏‎15:23:47 WIB

http://www.cnnindonesia.com/politik/20150505061419-32-51155/menyoal-nawacita-dan-reshuffle-dalam-kinerja-menteri-jokowi/ ‎08 ‎November ‎2015, ‏‎13:00:46 WIB

http://www.goldbank.co.id/channel/laput/top_isu/bangun.html ‎08 ‎November ‎2015, ‏‎16:14:27 WIB

http://www.rmol.co/read/2015/10/22/221706/Dukungan-Ke-Pemerintah-Kendur,-Mahasiswa-Gelar-Sidang-Rakyat- ‎08 ‎November ‎2015, ‏‎16:54:30 WIB

https://www.selasar.com/politik/membedah-penyakit-nawacita ‎08 ‎November ‎2015, ‏‎13:01:09 WIB